BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat pengendalian inflasi sekaligus mendorong transformasi transaksi pemerintah daerah. Salah satu langkah yang diperluas adalah pembayaran pajak daerah secara nontunai melalui QRIS agar pelayanan semakin mudah, cepat, dan transparan.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu pada Rabu (19/8/2026). Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait terlibat dalam koordinasi tersebut.

TPID Bengkulu Perkuat Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi menjadi perhatian karena sejumlah komoditas pangan masih menghadapi tekanan harga.

Berdasarkan data yang dikutip Bapenda Bengkulu dari BPS, inflasi Bengkulu pada Juli 2026 tercatat 3,78 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, inflasi bulanan berada pada level 0,23 persen (month-to-month).

Karena itu, TPID ingin mengambil langkah lebih awal sebelum terjadi gejolak harga yang lebih besar.

Pemantauan terutama diarahkan pada sejumlah komoditas pangan strategis. Beras, cabai merah, bawang putih, daging ayam ras, dan daging sapi termasuk dalam komoditas yang mendapat perhatian.

Pemerintah juga meminta daerah memperhatikan perkembangan harga, pasokan, dan distribusi secara konsisten.

Dengan pemantauan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat merespons lebih cepat ketika suatu komoditas mulai mengalami tekanan harga.

Strategi 4K Tetap Menjadi Andalan

TPID Bengkulu juga melanjutkan penerapan strategi 4K untuk mengendalikan inflasi.

Strategi tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pendekatan serupa telah diperkuat TPID Bengkulu sejak rapat koordinasi pada Juni 2026. Saat itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi daerah.

Selain harga, pemerintah memperhatikan kondisi pasokan pangan.

Faktor cuaca juga masuk dalam pembahasan. Sebab, perubahan cuaca dapat memengaruhi produksi dan distribusi sejumlah komoditas.

Oleh karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta tidak sekadar mengikuti koordinasi secara administratif. Pemerintah mengharapkan langkah nyata sesuai kewenangan masing-masing.

TPID dan TP2DD Perkuat Sinergi

Selain stabilitas harga, rapat membahas percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menilai sinergi TPID dan TP2DD penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ekosistem digital daerah.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Zahirman Aidi menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.

Sinergi tersebut membuat agenda pengendalian inflasi berjalan berdampingan dengan transformasi digital.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berupaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga ingin meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.

Pembayaran Pajak Daerah Diperluas Lewat QRIS

Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah perluasan pembayaran pajak daerah melalui QRIS.

Pemprov Bengkulu mendorong masyarakat memanfaatkan sistem pembayaran nontunai tersebut untuk memenuhi kewajiban pajak daerah.

Digitalisasi diharapkan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Selain itu, sistem nontunai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembayaran menggunakan uang tunai.

Pemanfaatan QRIS juga mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

Transaksi digital dapat tercatat secara elektronik. Dengan demikian, pemerintah memiliki sistem pencatatan yang lebih terukur dalam mengelola penerimaan.

Namun, perluasan QRIS bukan hanya menyangkut pembayaran pajak.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pembangunan ekosistem transaksi digital yang lebih luas di Bengkulu.

Transaksi QRIS di Bengkulu Terus Berkembang

Bank Indonesia mencatat ekosistem pembayaran digital di Bengkulu menunjukkan perkembangan pada 2026.

Dalam laporan perekonomian Bengkulu edisi Mei 2026, BI menyebut penggunaan dan volume transaksi QRIS mengalami peningkatan. Jumlah merchant yang menerima QRIS juga terus diperluas.

Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas transaksi nontunai.

Pembayaran pajak menjadi salah satu layanan yang dapat memanfaatkan pertumbuhan ekosistem tersebut.

Selain memudahkan masyarakat, transaksi digital dapat meningkatkan efisiensi pelayanan.

Wajib pajak tidak selalu harus bergantung pada pembayaran tunai. Sebaliknya, masyarakat dapat menggunakan kanal pembayaran digital yang tersedia sesuai layanan pemerintah daerah.

Digitalisasi Perkuat Tata Kelola Pendapatan Daerah

Perluasan transaksi nontunai juga berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan.

Sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi tercatat secara lebih sistematis. Karena itu, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan daerah.

Bapenda Bengkulu menilai perluasan pembayaran melalui QRIS bukan sekadar inovasi pelayanan. Digitalisasi juga menjadi bagian dari pengembangan ekonomi daerah.

Semakin luas masyarakat menggunakan transaksi digital, semakin besar pula peluang pemerintah meningkatkan efisiensi pelayanan.

Di sisi lain, masyarakat memperoleh pilihan pembayaran yang lebih praktis.

Sinergi tersebut penting karena penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Oleh sebab itu, kemudahan pembayaran dapat mendukung upaya pemerintah mengoptimalkan pendapatan secara transparan dan akuntabel.

Bengkulu Jaga Harga dan Percepat Transformasi Digital

Agenda TPID dan TP2DD menunjukkan dua prioritas yang berjalan bersamaan.

Pertama, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan strategi 4K. Kedua, pemerintah mempercepat digitalisasi transaksi daerah.

Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan inflasi Bengkulu sepanjang 2026 tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen. Namun, perkembangan harga pangan dan risiko pasokan tetap perlu diperhatikan.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan akan terus dibutuhkan.

Pengendalian harga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, digitalisasi melalui QRIS dapat meningkatkan kemudahan transaksi dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Kombinasi kedua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bengkulu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pelayanan publik berbasis digital.