MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mempertimbangkan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pemerataan penerimaan daerah di Sumatera Utara.

Wacana itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Menurut Bobby, setiap daerah memiliki potensi penerimaan PKB yang berbeda. Daerah dengan jumlah kendaraan lebih banyak tentu memiliki peluang penerimaan yang lebih besar.

Sementara itu, wilayah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit memiliki potensi pendapatan yang lebih rendah. Karena itu, pemerintah perlu mencari cara agar penerimaan daerah dapat tersebar lebih merata.

Penyesuaian PKB Jadi Salah Satu Pilihan

Bobby mengatakan penyesuaian PKB dapat menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan. Namun, rencana tersebut masih berupa wacana dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Penyesuaian pajak di wilayah tertentu diharapkan mampu menarik masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut. Dengan demikian, penerimaan dari sektor kendaraan bermotor dapat ikut meningkat.

Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi perbedaan penerimaan antardaerah. Pemerintah daerah pun bisa memperoleh sumber pendapatan yang lebih seimbang.

Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi kendaraan yang cukup besar. Sebaliknya, sejumlah daerah lain memiliki jumlah kendaraan yang lebih sedikit.

Pemprov Sumut Terus Genjot PAD

Selain membahas PKB, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan agar sumber pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara, penerimaan daerah hingga Agustus 2026 mencapai sekitar Rp3,86 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 55,41 persen dari target sekitar Rp6,96 triliun.

Bobby menilai capaian tersebut cukup baik. Meski begitu, pemerintah masih perlu meningkatkan penerimaan agar target hingga akhir tahun dapat tercapai.

Karena itu, kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota menjadi penting. Setiap daerah juga didorong untuk menggali potensi pendapatan yang masih dapat dikembangkan.

Kolaborasi Daerah Diperkuat

Pemerintah juga dapat mengoptimalkan sumber pendapatan selain PKB. Beberapa di antaranya berasal dari BUMD, BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, serta dana transfer pemerintah pusat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut menyoroti pentingnya kerja sama antarpemerintah daerah. Kolaborasi dinilai dapat membantu meningkatkan penerimaan PKB dan sumber pendapatan lainnya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap penerimaan tidak hanya terpusat di daerah dengan jumlah kendaraan yang tinggi. Pemerataan pendapatan juga diharapkan dapat mendukung pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.